Selasa, 28 April 2026

Senin, 27 April 2026

Rapat Anggota Tahunan KDMP Wijirejo



RAT KDMP adalah Rapat Anggota Tahunan Koperasi Desa Merah Putih, forum tertinggi bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja pengurus, keuangan, dan usaha koperasi selama satu tahun buku tahun 2025 kalurahan wijirejo kapanewon Pandak Bantul

Monitoring Bumkal di Pandak


Kegiatan monitoring ini melibatkan Tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Kabupaten Bantul bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kemendesa PDT Kabupaten Bantul. Monev dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan program yang bersumber dari Dana Desa dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah kapanewon Pandak

Rabu, 22 April 2026

Pemeringkatan Bumdes/Bumdesma

Pemeringkatan BUMDES Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa dan BUM Desa bersama dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Proses pemeringkatan BUMDES dilaksanakan oleh BUMDES yang sudah berbadan hukum.  Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum BUMDES 

Aspek dan Indikator Pemeringkatan BUMDES/BUMDES Bersama yaitu sebagai berikut:

  1. Kelembagaan
  2. Manajemen
  3. Usaha dan Unit Usaha
  4. Kerjasama/Kemitraan
  5. Aset dan Permodalan
  6. Administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas
  7. Keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa

Pemeringkatan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator tersebut. Hasil pemeringkatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa dan PDTT yang meliputi :

  1. Jumlah Skor < 55 : PERINTIS
  2. Jumlah Skor ≥ 55 - < 70 : PEMULA
  3. Jumlah Skor ≥ 70 - < 80 : BERKEMBANG
  4. Jumlah Skor ≥ 85 – 100 : MAJU

Pemeringkatan BUM Desa diselenggarakan melalui platform berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan penilaian data kinerja BUMDES secara terintegrasi. Verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, dan yang terakhir oleh pusat (Kemendesa PDTT).

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Gilangharjo

 

Gilangharjo—Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Gilangharjo Tahun Buku 2025 yang digelar pada 20 April 2026 di Aula Kalurahan menjadi momen penting sekaligus cermin jujur kondisi koperasi yang masih berada pada fase embrio. Dokumen pelaksanaan menunjukkan bahwa ini adalah RAT pertama sejak koperasi resmi berdiri pada 2025 dengan badan hukum AHU-0039510.AH.01.29.TAHUN 2025.

 

Secara normatif, RAT berjalan sesuai koridor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian—mulai dari agenda pembukaan, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, hingga pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya . Namun, jika ditarik lebih dalam, ada sejumlah catatan menarik yang layak menjadi bahan refleksi bersama.

 

Dari sisi keuangan, koperasi ini sebenarnya sudah memiliki fondasi awal. Total aset tercatat sebesar Rp12.670.000 yang seluruhnya berasal dari ekuitas anggota—simpanan pokok Rp9.700.000 dan simpanan wajib Rp2.970.000 . Tidak ada liabilitas, yang berarti koperasi belum memiliki beban utang.

 

Sekilas, ini terlihat sehat. Tapi jika dibaca lebih kritis, kondisi ini justru menunjukkan bahwa koperasi belum menjalankan aktivitas usaha secara signifikan. Hal ini diperkuat oleh laporan perhitungan hasil usaha yang nihil—tidak ada pendapatan, tidak ada biaya, dan otomatis tidak ada Sisa Hasil Usaha (SHU).

 

Dengan kata lain, sepanjang tahun buku 2025, KDMP Gilangharjo masih berada pada tahap pembentukan, belum masuk fase operasional ekonomi.

 

Catatan kelembagaan juga memperkuat gambaran tersebut. Koperasi sudah memiliki struktur organisasi—7 pengurus dan 3 pengawas—serta anggota sebanyak 98 orang . Namun ironisnya, pada bagian “bidang usaha” dan “perkembangan usaha” masih kosong.

 

Ini menjadi titik krusial. Koperasi sejatinya bukan hanya wadah administratif, tetapi instrumen ekonomi kolektif. Ketika usaha belum berjalan, maka fungsi utama koperasi sebagai penggerak ekonomi anggota belum terasa.

 

Laporan pengawas memberikan nada yang cukup lugas. Disebutkan bahwa kinerja kepengurusan “belum optimal” dan perlu peningkatan dalam komunikasi serta keharmonisan internal . Selain itu, aspek keanggotaan juga perlu diperkuat, terutama dalam hal rekrutmen dan komunikasi.

 

Catatan ini bukan hal baru dalam organisasi berbasis kolektif. Banyak koperasi rintisan menghadapi persoalan serupa: semangat awal tinggi, tetapi belum diikuti sistem kerja yang solid dan ritme organisasi yang stabil.

 

Menariknya, arah ke depan sudah mulai terlihat. Dalam rencana kerja 2026, koperasi menargetkan pengembangan sektor riil seperti pertanian, peternakan, dan UMKM, termasuk rencana pembukaan gerai LPG dan penguatan distribusi kebutuhan pokok.

 

Visi yang diusung juga cukup progresif: membangun kemandirian ekonomi desa berbasis koperasi yang adil dan transparan. Ini menunjukkan bahwa secara konseptual, arah gerak koperasi sudah ada—tinggal bagaimana dieksekusi.

 

Jika dirangkum, RAT KDMP Gilangharjo 2025 berada di persimpangan antara formalitas administratif dan momentum kebangkitan. Di satu sisi, semua prosedur kelembagaan sudah terpenuhi. Di sisi lain, substansi ekonomi koperasi masih belum berjalan.

 

Ini wajar untuk koperasi yang baru berdiri. Namun tantangan ke depan jelas: bagaimana mengubah “koperasi di atas kertas” menjadi “koperasi yang hidup di lapangan”.

Kunci utamanya ada pada tiga hal:

  • keberanian memulai unit usaha,
  • konsistensi pengurus dalam menjalankan program,
  • serta partisipasi aktif anggota, bukan sekadar sebagai penyimpan modal.

 

Jika itu bisa dijalankan, maka RAT tahun berikutnya tidak lagi hanya membahas laporan kosong, tetapi sudah berbicara tentang perputaran ekonomi nyata di tingkat desa.

 

Dan di situlah, koperasi benar-benar menemukan rohnya.

Rakor Pertanian

  Gabungan kelompok tani menjadi ujung tombak di dalam mensukseskan kegiatan program ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas hasil per...